Pemkot Magelang akan Gandeng Kemenag, Turunkan Kemiskinan Lewat Dakwah Agama

MAGELANGEKSPRES.COM,MAGELANG – Pemkot Magelang berencana menggandeng Kementerian Agama (Kemenag) dalam rangka mengentaskan masalah kemiskinan. Salah satunya melalui sarana khutbah setiap hari Jumat oleh para khatib. Hal itu diungkapkan Wakil Walikota Magelang, KH M Mansyur saat jumpa pers bertema upaya pemerintah dalam menangani kemiskinan, beberapa waktu lalu. Hadir sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, seperti Bappeda, Dinsos, Diskominsta, BPKAD, dan juga para asisten. “Kami akan coba menjajaki kerja sama dengan Kemenag untuk bersama-sama berupaya mengatasi kemiskinan di Kota Magelang. Kita ajak para khatib untuk menyampaikan khutbah bertema entaskan kemiskinan,” katanya. Dia menuturkan, di suatu waktu khatib di seluruh Kota Magelang menyampaikan tema yang sama soal mengentaskan kemiskinan. Begitu juga tema-tema lainnya yang menyentuh ke masyarakat, termasuk program pemerintah sehingga bisa cepat tersampaikan ke masyarakat. “Saya ingin khatib kompak menyampaikan materi mengentaskan kemiskinan. Suatu saat tema yang lain juga, termasuk program pemerintah agar cepat tersampaikan ke masyarakat,” jelasnya. Dengan mengangkat isu kemiskinan di berbagai sektor, ia yakin pengentasan pun dapat dikebut. Semangat pengentasan kemiskinan, kata dia, adalah motivasi bersama untuk beribadah. “Tidak hanya umat Islam, tapi umat semua agama di Kota Magelang ini. Tidak hanya khatib di khotbah Jumat saja, tapi juga pidato keagamaan lainnya,” tuturnya. Baca Juga KPP Pratama Magelang Canangkan Zona Integritas Menuju WBBM Dalam pelibatan tokoh agama ini, katanya, juga dalam rangka pembinaan mental masyarakat. Hal ini tak lepas dari watak masyarakat yang kalau ada bantuan mengaku miskin, padahal aslinya mampu.“Perlu kita bina sifat tamak masyarakat ini. Kalau memang tidak berhak menerima bantuan ya tidak perlu berebut atau bahkan sampai mengaku miskin. Maka, perlu kita libatkan tokoh agama untuk menyampaikan hal ini,” paparnya. Kepala Dinas Sosial Kota Magelang, Wulandari Wahyuningsih menyebutkan, angka kemiskinan Kota Magelang saat ini 7,58 persen atau sekitar 9.270 penduduk. Pihaknya pun menyusun Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang melibatkan para ketua RT dan RW. “DTKS ini menjadi dasar pemberian bantuan sosial secara nasional dan telah terintegrasi dengan data kependudukan (NIK) Kemendagri. Kita ingin data ini benar-benar valid dan akurat, sehingga dalam pendataan kita libatkan para Ketua RT dan RW,” terangnya. Dia menegaskan, di tingkat kelurahan terdapat PSM (pekerja sosial masyarakat) yang bertugas mendampingi pendataan DTKS. PSM ini juga bertugas memverifikasi di lapangan, jika ada yang masih tercecer maka dimasukkan ke dalam format yang sudah disiapkan. “PSM bertanggung jawab penuh terhadap pendataan ini. Misalnya ada yang berbohong, akan kita putus sehingga kita bisa mendapatkan data kemiskinan yang benar-benar akurat,” ungkapnya. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappeda Kota Magelang, Handini Rahayu menambahkan bahwa kemiskinan bukan hanya menjadi tanggung jawab satu OPD saja. Tetapi semuanya harus bergerak, termasuk dari kalangan masyarakat itu sendiri. “Kemiskinan tidak akan terentaskan jika hanya mengandalkan satu OPD atau salah satu pihak saja. Selain pemerintah, masyarakat juga punya tanggung jawab yang sama untuk mengurangi kemiskinan,” ujarnya. Dini menyebut salah satu program Pemkot Magelang yaitu dana Rp30 juta per RT per tahun juga diharapkan mampu mengurangi angka kemiskinan. Terlebih besar sasaran dan manfaatnya digunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat mulai lingkungan terkecil yakni RT. “Sebelum ada program ini, masyarakat mengusulkan lewat musren dan akhirnya tertumpuk, sehingga filternya terlalu banyak. Usulan masyarakat ini tidak bisa tertampung sepenuhnya. Sekarang, lewat program RT maka masyarakat RT berhak mengusulkan program dan dananya sudah disediakan pemerintah,” tandasnya. (wid)

Sumber: